Tampilkan postingan dengan label e-KTP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label e-KTP. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 Mei 2013

e-KTP: Proyek strategis Yang Terancam Gagal Total (e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap Bagian 6)


e-KTP: Proyek strategis Yang Terancam Gagal Total
Kita bahas e-KTP lagi ya..rugikan negara 3.5 Triliun dan anehnya KPK tidak mau usut meski November 2011 KPK sudah janji tangkap para koruptornya

1. Eng ing eeng...topik e-KTP lanjutan (6). Proyek strategis kini terancam gagal total wujudkan SIN dan karena korupsi dan Mafia.

2. Ini bahasan korupsi e-KTP yang kemarin: e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap Bagian 5.

3. Ini (bagian) yang ke (4), yang ke (3), ( 2) dan (1). Sudah cukup lengkap bagi @KPK_RI untuk tangkap pelaku-pelakunya

4. Dalam proses tender e-KTP, ada tiga item yang ditenderkan, yakni : 1) Automatic Fingerprint Identification System (AFIS)

5. 2) Sistem jaringan atau Network System dan, 3) pencetakan e-KTP yang menggunakan chip

6. Untuk tender item AFIS dimenangkang konsorsium Percetakan Negara (PNRI)

7. Sedangkan pemenang tender untuk item pembuatan sistem jaringan pembuatan e-KTP adalah PT. Indosat.

8. Konsorsium Percetakan Negara RI beranggotakan : PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, PT Quadra Solution

9. Konsorsium PNRI ini memenangkan tender senilai Rp 5,9 triliun. Mereka mengalahkan Konsorsium Solusi

10. Konsorsium Solusi beranggotakan Perum Peruri, PT Integrasi Solusi dan PT Lintas Bumi Lestati

11. Juga kalahkan konsorsium lain, seperti Transtel Universal, Murakabi Sejahtera, Berca Link JST, dan PT Telkom.

12. Belakangan, kuasa hukum konsorsium Lintas Peruri Solusi, Handika Honggowongso SH bersama LSM Government Watch (GOWA) protes

13. Mereka melaporkan Ketua Panitia Lelang, Drajat Wisnu Setiawan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiarto ke Polda Metro Jaya

14. Sugiarto juga adalah Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

15. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak penipuan, penggelapan dan penyalahgunaan wewenang

16. Wakil Ketua Komisi II DPR RI kala itu Ganjar Pranowo pada 29 Juni 2012 mengatakan kalau Komisi II DPR RI akan membentuk Tim Pengawas

17. Untuk memantau proses tender proyek KTP Electronic atau e-KTP yang menggunakan anggaran negara (APBN 2011) sebesar Rp 6.3 Triliun

18. Namun omongan tinggal omongan. Tim pemantau tidak pernah terbentuk. Ganjar malah asyik sendiri dengan mimpi menjadi Gubernur Jawa Tengah

19. Pihak GOWA dll. menduga keras Ganjar Pranowo ”dimodali” para pemain di balik proyek ”kucing garong” uang negara dalam e-KTP itu

20. Sama seperi Effendi Simbolon yang kini adem ogah kejar MenBUMN @Iskan_dahlan yang diduga korupsi pada inefisiensi Rp. 37.6 Triliun di PLN

21. Kasus-korupsi besar seperti di PLN dan di e-KTP ini sangat mudah dimanfaatkan politisi DPR untuk keruk suap dari koruptor-koruptornya

22. Terkait laporan ke Polda, Ketua Panitia Lelang e-KTP, Drajat Wisnu S dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiarto dinilai langgar hukum

23. Mereka dituduh melanggar Pasal 378 junto 374 junto 415 KUHP, serta Pasal 22 Junto Pasal 48 ayat 2 UU No 5/1999 tentang larangan monopoli

24. Juga melanggar Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2010 tentang informasi publik dengan nomor laporan polisi TBL/3120/1X/2011/PMJ Ditreskrimum

25. Sayangnya laporan ke polisi itu menguap di langit ke tujuh, menggantung di awing-awang. Apa sebab? Aya naon? Hehe

26. Sudah jadi rahasia umum, jika kasus-kasus korupsi besar, libatkan uang triliunan, para koruptor pelakunya pasti akan selamat. Aman. Damaai

27. Korupsi triliunan tak akan diusut di KPK, Kejaksaan, Polisi dst, sebab CUKUP uang untuk dibagi-bagi. Kayak "batubara": barang Tuhan bagi rata

28. Jadi jangan pernah harap kasus korupsi triliunan rupiah akan sampai ke pengadilan dan divonis berat. MIMPI tuh. Di RI tak akan terjadi

29. Kasus triliunan hanya akan tuntas ke pengadilan jika ada "interest atau agenda politik" yang menungganginya. Ada "bos besar" yang gak kebagian

30. Untuk kasus korupsi e-KTP, sulit untuk bisa tuntaskan. Ini adalah duet maut Golkar-Istana. Plus partai-partai lain dapat limpahan rejekinya juga

31. Disamping itu, ada juga ”keterlibatan’ Mabes Polri cq Brigjen Pol Bekti Suhartono dalam proyek itu sebagai anggota Tim Teknis sesuai SK Mendagri

32. Sebelumnya, Andi Narogong disebut Nazaruddin sudah beri uang kulonuwon ke KPK sebesar US$ 500,000. Itu baru DP alias uang muka. Capeek deh

33. BPK sendiri di awal saat pemeriksaan penggelapan uang perjalanan dinas di Ditjen Minduk Kemendagri sudah "dibereskan" dengan suap Rp 2 Milyar

34. Fakta ada KKN dalam pemenangan tender e-KTP, mulai Panitia Lelang, PPK hingga atasan tertinggi yakni Mendagri Gamawan Fauzi

35. Yang kasihan ya Mendagri @GamawanFauzi, menteri jujur tapi ikut kecebur. Ga makan bubur tapi berisiko ikut masuk kubur. Jadi korban

36. Mendagri @GamawanFauzi punya cita-cita suci. Seluruh WNI wajib KTP terintegrasi dalam suatu sistem yang canggih dan SIN terwujud. Subhanallah

37. Sayangnya beliau tak mampu mengalahkan para Mafia di e-KTP ini. Bagaimana mungkin seorang Gamawan Fauzi mampu kalahkan Partai, DPR, Istana ?

38. Korupsi di e-KTP itu merugikan. Tapi penggandaan e-KTP dan penjebolan sistem MINDUK jauh lebih berbahaya dan merugikan

39. Kita ga usah capek-capek buat pemilu, pilpres atau pilkada. Sekali sentuh saja, mafia yang jebol sistem IT Minduk e-KTP bisa rekayasa semuanya

40. Apakah KAMI hanya akan teriak sendiri soal Korupsi dan Bencana pada Sistem e-KTP ini ? Mungkin. Lihat saja LSM2, apalagi ICW, masuk angin

41. Korupsi RAKSASA akan mampu bungkam semuanya. Lembaga hukum, DPR, Media, apalagi LSM yg dikasih gotiaw juga diam hehe

42. Padahal dugaan korupsi E-KTP sangat terang benderang..seperti cahaya sinar matahari jam 12 siang

43. Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menawarkan Produk L-1 Identity Solutions ditetapkan panitia sebagai pemenang

44. Padahal harga yang diajukannya Rp. 5.84 triliun. Sedangkan peserta lelang yang lain hanya sebesar Rp. 4.2 triliun s/d Rp. 4.7 triliun

45. Contoh: Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta mengajukan penawaran sebesar Rp.4.67 triliun dan masih bisa disesuaikan kebutuhan

46. Info lain: Bahwa sebelumnya, 2 pejabat Kemendagri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan mark up proyek percontohan

47. Mereka terjerat dalam pengadaan perangkat keras dan lunak sistem serta blangko e-KTP

48. Tapi kini mereka malah lebih nekat lagi dengan merekayasa tender pengadaan Automated Fingerprint Identification System (AFIS)

49. Sehingga negara dirugikan sediktnya Rp.1.6triliun. Phuiiiih ..sedap bagi-baginyo. Amanlah korupsinya. Nauzubillah minzaliik..speechless

50. Sudah speechless ..ya stop dulu deh. Meski msh panjang..nanti kita sambung lagi. Semoga @Tuhan @SBYudhoyono @Dipoalam49 berkenan. MERDEKA !







Rabu, 08 Mei 2013

e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag. 5), Korupsi Yang Lebih Besar Dari Century


e-ktp
Ok..,kita bahas lagi Mafia E-KTP. Alasannya : korupsi di proyek ini lebih besar daripada CENTURY. e-KTP sudah habiskan 6.9 T dan terus membengkak

1. Eng ing eeng... Korupsi gila-gilaan di e-KTP. Kita sudah bahas sebelumnya disini >> e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag. 4). Sekarang bahas teknis dan detailnya

2. Pertanyaan : kenapa KKN maha dahsyat di proyek 6.9 T ini luput dari pengusutan institusi penegak hukum? Luput dari publik? @JK_Kita

3. Padahal korupsi di e-KTP jauh lebih besar daripada Century, lebih mudah dibuktikan, lebih langsung merugikan negara, lebih berbahaya secara politis dst.

4. Kita sudah bongkar siapa saja pemainnya, siapa otaknya, apa motifnya dan bagaimana modusnya. Sekarang kita bahas pada detail dan teknisnya.

5. Terkait Proyek Raksasa e-KTP, ada peristiwa penting yang luput dari perhatian seluruh media massa dan rakyat Indonesia

6. Yaitu kekisruhan yang terjadi pada saat Bimbingan Teknik Instruktur Elektronik KTP, tgl 28 Juli 2011 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta

7. Kerusuhan ini terjadi antara peserta dari Sumatera Utara dengan panitia dari Sucofindo yang diakibatkan dari kurang siapnya panitia

8. Terlihat dari amburadulnya jadwal, banyak sekali kejanggalan yang membuat peserta dari seluruh indonesia kesal dan marah. Ngamuk!

9. Apalagi peserta yang disiapkan untuk meng-input data itu tidak dibayar sepeser pun. Aksi ini terekam melalui video HP dan diunggah di YouTube

10. Sebelumnya pada pertemuan dengan PR Succofindo, PR tersebut mengeluhkan belum turunnya dana awal pengerjaan proyek ini dari Kemendagri

11. Mendagri @GamawanFauzi pun saat itu mengakui pihaknya memang belum mengucurkan uang negara untuk proyek e-KTP ini

12. Saat itu Kemendagri takut mengeluarkan uang karena bila uang negara sudah mengalir maka aparat hukum akan melakukan proses penyidikan

13. Sebelumnya, saat proyek uji coba/pilot project di beberapa daerah, beberapa pejabat Kemendagri dan kontraktor rekanan ditangkap karena suap

14. Paulus Tanos (PT SandiPala, anggota Kons. PNRI) yang diharapkan mau mengucurkan uangnya untuk talangi biaya awal ternyata ingkar janji

15. Tanos beralasan uangnya habis tersedot dalam pembelian PT. Sandiapala. Dia lemparkan tanggungjawab financing awal proyek e-KTP ke Andi Narogong

16. Sementara Andi yang untung besar di proyek Kemendagri sebelumnya (Baju Hansip) ngaku tidak punya uang sebanyak yang diperlukan

17. Alasannya, untung ratusan Milyar pada proyek Baju Hansip itu sudah banyak dihabiskan untuk bagi-bagi ke Kom. II, Banggar DPR, Kemendagri, KPK dll.

18. Disamping itu, keuntungan besar di Baju Hansip juga sebagian sudah dikeluarkan untuk muluskan rencana proyek dan anggaran eKTP di DPR dll.

19. Andi dan Paulus yang awalnya janji full tanggung biaya awal proyek e-KTP ribut. Antara anggota Kons. PNRI terjadi pertengkaran soal pendanaan

20. Akhirnya terpaksa PT. LEN mengagunkan asetnya untuk mendapat pinjaman 400 Milyar dari bank. Untuk tutupi pendanaan awal e-KTP

21. Uang dari kredit bank 400 M yang diperoleh LEN tersebut seharusnya digunakan untuk membeli alat AFIS sesuai proposal kredit ke bank

22. Namun, malah dipakai LEN untuk membeli perangkat hardware. Dialihkan sementara sampai uang APBN cair

23. Tujuannya agar publik melihat proses pembelian dan distribusi peralatan ke daerah-daerah tetap berlangsung dan Kons. PNRI terlihat bonafid

24. Setelah uang APBN tahap pertama 5.8 T cair, pelaksanaan proyek e-KTP ini bukannya makin mulus. Malah terjadi keributan di internal Kons. PNRI

25. Tidak diketahui pasti apa yang menyebabkan proyek e-KTP tersendat realisasinya. Yang pasti kericuhan di internal konsorsium makin tajam

26. Para anggota Kons. yang telah terima pembayaran tahap pertama menagih pembayaran yang lebih  besar. Alasannya dispute jumlah riel e-KTP yang berbeda

26. Kenapa terdapat perbedaan antara jumlah e-KTP yang sudah diproduksi dengan jumlah yang "diakui tercatat resmi"? Disinilah diduga ada "intervensi"

27. Konsorsium merasa sudah produksi 170 juta e-KTP. Tapi pada "catatan resmi" hanya diakui 100 juta. Kemana 70 juta e-KTP yang sudah dicetak itu?

28. Akhirnya disepakati Konsorsium akan mencetak lagi tambahan 70 juta e-KTP. Tapi minta biaya atau anggaran baru utk 70 juta eksemplar itu

29. Akhirnya diajukanlah usulan anggaran tambahan untuk biaya pencetakan 70 juta e-KTP baru. Nilainya Rp. 1.045.000.000.000. Sedaaap hehe

30. Dasarnya adalah Surat Mendagri Nomor : 910/4715/SJ tanggal 24 Nov 2011 perihal usulan anggaran tambahan e-KTP yang ditujukan Ke Menkeu

31. Lalu terjadilah keajaiban. Sim salabim..abrakadbra!! Permohonan Mendagri atas biaya tambahan 1.045 Triliun itu langsung disetujui!

32. Tanpa ba bi bu..Menkeu setuju, DPR setuju..asyiik..anggaran tambahan untuk mencetak 70 juta e-KTP tambahan pun cair..asyyyik hehe

33. Jika 70 juta eksemplar e-KTP tersebut selesai dicetak maka total akan ada 240 juta lembar eKTP yang diproduksi Kons. PNRI. Dahsyaat haha!

34. Kenapa hahaha? Karena WNI Wajib KTP totalnya hanya 170 jutaan. Penduduk RI hanya 234 -240 juta (maaf, jumlah penduduk RI gak pernah akurat)

35. Jika terdapat 240 juta lembar e-KTP yang beredar itu artinya semua WNI mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah meninggal diberikan e-KTP hihi

36. Meski anggaran sudah dicairkan berkali-kali lipat dari biaya riel, Proyek e-KTP ini bermasalah. Kualitas rendah dan rakyat belum terima. Why?

37. Jika rakyat masih mau ingat-ingat, Kons. Telkom dan Kons. Solusindo dulu berani ajukan penawaran harga hanya 4.8 T dan 4.9 T. PNRI malah 5.8 T!

40. Dan anggaran 5.8 trilyun pun sudah ditambah lagi 1.055 trilyun = 6.9 Trilyun. Kenapa masih kacau balau? Ada apakah? Kemana KPK dan Presiden kita?

41. Bahkan Kons. PNRI berencana akan mengajukan usulan tambahan biaya lagi ke Mendagri untuk diteruskan ke Menkeu dan DPR. Gilaakkk ???!!

42. Ditengah-tengah kegaduhan dan perhatian rakyat yang besar terhadap Finalisasi distribusi e-KTP dan rendahnya kualitas, pemerintah terlihat Linglung!

43. Pemerintah kian linglung ketika Paulus Tanos Pemilik PT Sandipala (anggota Kons. PNRI) dan istrinya Catherine Tanos disebut-sebut sudah buron ke luar negeri

44. Lagi-lagi Negara, Rakyat, Bangsa Indonesia ini DITIPU, DIPERDAYA dan DIRAMPOK oleh Konglomerat yang mengaku WNI Keturunan, seperti kasus BLBI dulu

45. Info terakhir Paulus dan istrinya, Catherine berada di Singapura dan di bawah perlindungan Pemerintah Singapura. Persis kayak Buronan BLBI

46. Bagaiman kelanjutan praktek Mafia e-KTP ini? Bagaimana dengan teknologi/data/security-nya? Siapa pihak-pihak yang terlibat? Apa potensi ancaman bahayanya?

47. Semuanya akan kami ungkapkan secara langsung via Twitter. Media-media massa mainstream tidak dapat dipercaya. Mudah dibeli dan jadi pelacur

48. Jika media massa mainstream mau investigasi, bongkar, publikasikan ke rakyat...ya alhamdulillah..jika tidak, ya gak apa-apa. Biasa kok hehe

49. KKN yang terjadi di Proyek e-KTP serta konspirasi yang ada dibelakangnya serta invisible hands yang mengintervensinya harus dibongkar. Bahaya!

50. Proyek e-KTP ini SANGAT SANGAT STRATEGIS dan VITAL. Lebih vital dari sekedar Vitalia boneka si Ahmad Olong alias Fathonah hehe..MERDEKA!





e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag 4)


e-ktp
1. Eng ing eeng... Kita bahas e-KTP lagi. Ini memang proyek yang sangat strategis : tekan korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, ..

Untuk bagian sebelumnya silahkan baca di  e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap bagian 1, bagian 2, bagian 3

2. e-KTP juga menyajikan data yang lebih akurat tentang kependudukan. Hapus modus penipuan tertentu, mafia perbankan, dll juga cegah kawin ilegal

3. Dan yang terpenting e-KTP dan SIN (Single Identification Number) akan bantu terwujudnya pemilu /pilpres yang bersih. Eliminasi suara palsu

4. Proyek eKTP telan biaya 5.8 T + 1.04 T = 6.9 Triliun. Hasilnya? Amburadul, jutaan e-KTP aspal, kualitas rendah, security rapuh, telat dst

5. Penyebab utama semua kebusukan dan keborokan pelaksanaan e-KTP itu adalah : KKN. Pejabat dan kontraktornya sama-sama Mafia dan Korup!

6. Bahkan salah satu owner dan dirut perusahaan anggota konsorsium PNRI yaitu Paulus Tanos dan istrinya dikabarkan sudah buron.

7. Kenapa terjadi MALAPETAKA pada proyek yang sangat vital dan strategis itu? Semuanya disebabkan KKN. Mulai dari awal sudah bersekutu dengan setan!

8. Semuanya dimulai dari penyusunan dan pengurusan anggaran di DPR

9. Kami sudah pernah bahas di kultwt sebelumnya bagaimana Peran Andi Narogong di dalam Proyek e-KTP ini. Sebar suap dari uang korupsi Baju Hansip

10. Dari keuntungan > 50% di Proyek Baju Hansip, Andi N ajak KKN lagi pejabat-pejabat Kemendagri, komisi II dan Banggar DPR RI. Korupsi berjamaah

11. Setelah ada kepastian DPR meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun untuk proyek e-KTP, Andi lalu mengumpulkan para pejabat dan anggota DPR

12. Pada pertemuan di Hotel Sultan dan Crown pada Juni 2010, atau satu tahun sebelum tender dilakukan oleh Kemendagri, semua pihak sepakat

13. Semua sepakat untuk merancang rekayasa proses tender sehingga kemenangannya tidak jatuh ke pihak lain (lawan/peserta tender)

14. Pihak-pihak yang hadir itu diantaranya, ahli IT dari BPPT termasuk Fahmi yang kemudian menjadi ketua tim teknis panitia tender

15. Juga PLT Dirjen Administrasi Kependudukan Irman (yang statusnya masih sebagai tersangka dalam proyek uji petik e-KTP pada 2009)

16. Ada Dirut PNRI Isnu Wijaya (pimpinan konsorsium pemenang tender saat ini), Johannes Marlin dan Paulus Tanos

17. Johanes Marlin adalah distributor AFIS L1 di RI yang alatnya dipakai dalam proyek e-KTP saat ini. Sekarang dia babak belur dihujat rakyat

18. Paulus Tanos ini diajak karena ia pengusaha kaya yang ngaku-ngaku sebagai sohib lama Mendagri. Dia biasa bisnis/rekanan di PLN.

19. Proyeknya itu salah satunya pembangkit listrik tenaga bumi bersama Chevron. Ia juga punya kantor 1.000 meter2 di Pasific Place, SCBD

20. Tanos diajak supaya bisa ikut siapkan biaya awal proyek e-KTP dan lobi ke pejabat-pejabat Kemendagri

21. Trio Andi Narogong, Paulus Tanos, dan Irman menjadi pemegang peran sentral dalam proses lelang proyek e-KTP ini

22. Ruko di Jl. Fatmawati pun jadi tempat membuat spesifikasi peralatan yang akan dibeli pemerintah sejak 1 Juli 2010 hingga Februari 2011

24. Artinya, dua pekan sebelum pengumuman lelang diumumkan, 21 Feb 2010, spesifikasi barang yang akan dipakai lelang sudah disiapkan. TOP Deh! Hehe

25. Semua rekanan yang akan ikut tender sudah diikutsertakan di dlm tim pembuat spesifikasi agar match dengan apa yang diinginkan pemerintah nanti

26. Sumber kami menyebutkan tim pembuat spesifikasi itu dipimpin oleh Dedi Priyono, yang merupakan kakak kandung Andi Narogong.

27. Paulus Tanos yang ketika itu tidak punya bendera, membeli PT Sandipala yang dalam keadaan bangkrut seharga 15 M dari Harry Sapto

27. Tanos segera mengurusi proses dan perizinannya. Sebagian besar pegawainya di-PHK dan diganti pegawai baru

28. Seluruh perizinan, termasuk dari BIN bisa diperoleh secara cepat. Diduga mungkin ada bantuan atau jasa baik Keala BIN yang lama

29. Pada Januari 2011, Irman memerintahkan agar dibuat tiga konsorsium yang mengikuti tender, yaitu 1) PNRI 2) Astra, dan 3) Murakabi

30. Tentu saja dengan mempersiapkan dan menyepakati Konsorsium PNRI sebagai pemenang saat lelang e-KTP dilakukan nantinya

31. Konsorsium PNRI itu terdiri dari : PNRI, LEN, Succofindo, Quadra & Sandipala. 5 perusahaan inilah yang kerjakan e-KTP Rp. 6.9 Triliun itu

32. Succofindo memang sudah sejak awal ikut mempersiapkan tender e-KTP. Sementara Quadra merupakan balas jasa ke pejabat-pejabat Depdagri

33. Balas jasa itu adalah bantuan uang dari Quadra saat Ditjen Minduk, Depdagri tersandung audit BPK. Quadra beri 2 M utk urunan suap BPK

34. Quadra juga bantu uang pengganti 2 Milyar ke Kas Negara untuk menggantikan uang perjalanan dinas dll. yang tidak dipertanggungkawabkan Minduk

35. Pejabat-pejabat Ditjen Minduk yang korup tersebut akhirnya lolos dari jeratan hukum karena damai alias suap audit-audit dan petinggi BPK

36. Perlu diungkap siapa-siapa auditor dan petinggi BPK yang trima uang suap dari Ditjen Minduk itu? Entar aja ya..biar sport jantung dulu mereka hehe

37. Akhirnya "Persekutuan Setan Dalam Kejahatan" ini sukses. Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) ditetapkan sebagai pemenang lelang e-KTP

38. Konsorsium PNRI diputuskan sebagai pemenang tender meski tawarkan harga 5.8 Triliyun. Padahal pesaing-pesaingnya lebih rendah : 4.7 T s/d 4.9 T

39. Peserta lain yakni Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT. Telkom pun tumbang. Kalah secara membingungkan. Tapi semuanya "aman-aman" saja

40. Kok bisa? Kok gak diusut? Kok gak dibatalkan? Kok gak ditangkap ? Hehe .. siapa yang berani lawan Istana & Golkar yang bersatu padu? MERDEKA !!





e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag 3)


1. Eng ing eeng..kita lanjutkan Mafia e-KTP ya. (Lihat e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap Bagian 1 dan Bagian 2

Proyek KTP sangat sangat strategis. Saya sdh jelaskan 6 alasan strategisnya.

2. Ada lagi kegunaan atau manfaat utama e-KTP dalam rangka terwujudnya SIN yaitu : perhitungan yang akurat jumlah & komposisi rakyat > 17 tahun

3. Jumlah penduduk yang akurat sangat membantu penyusunan perencanaan pembangunan. Bukan seperti sekarang: jumlah penduduk tak jelas. Main taksir

4. Tapi cita-cita kita mewujudkan SIN itu kelihatannya bakal GAGAL TOTAL. Ada saja pihak yang mencoba menggagalkan untuk kepentingan pribadi/kelompoknya

5. Uang negara sudah habis 6.9 trilyun untuk proyek e-KTP ini. Hasilnya? Sangat mengecewakan. Kualitas rendah, target tidak tercapai, bocor, digandakan dst.

6. Mimpi rakyat Indonesia untuk dapat menggunakan 1 nomor induk kependudukan yang tertera pada e-KTP kemungkinan belum bisa terealisir

7. NIK yang ada di e-KTP rencananya akan dijadikan dasar dlm penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

8. ... Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai Pasal 13 UU No. 23/ 2006 tentang Adminduk.

9. Saking strategis dan pentingnya proyek e-KTP dalam rangka wujudkan SIN, rencana ini selalu gagal dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya

10. Terlalu banyak orang/pihak yang tidak setuju/takut/merasa terancam dst. dengan pelaksanaan proyek e-KTP ini. Padahal kita sudah merdeka 68 tahun

11. Penentang utama e-KTP (SIN): pejabat-pejabat, politisi & konglomerat-konglomerat korup. Mafia perbankan, pencuci uang, penipu s/d tukang kawin ilegal

12. Oleh sebab itu, ditinjau dari political will-nya, bangsa Indonesia harus berterima kasih pada Presiden SBY yang komit mulai proyek ini

13. Namun, sungguh sayang beribu sayang. Kebijakan SBY yang sangat bagus ini lagi-lagi tidak diikuti dengan pengawasan dan penegakkan hukum. Sia-sia. Bahaya.

14. Sungguh bahaya jika e-KTP tersebut bisa digandakan secara ilegal. Pusat data mudah dijebol. Kualitas rendah. Dikorupsi lagi secara gila-gilaan!

15. Mengenai korupsi proyek e-KTP ini, saya tambahkan lagi untuk lengkapi informasi sebelumnya sbb:

16. Mirip dengan modus korupsi-korupsi Nazaruddin, anak emas SBY, Andi Narogong juga punya banyak perusahaan sebagai mesin uang korupsinya

Andi Narogong
Andi Narogong
17. Perusahan Andi N yang sering diikutsertakan pada tender proyek pemerintah, diantaranya PT Aditama, PT Lautan Mas dan PT Murakabi.

18. PT Murakabi adalah pemenang proyek pelayanan sertifikat tanah keliling di BPPN. Perusahaan ini juga mengikuti tender e-KTP tapi kalah

19, Konsorsium Murakabi memang sengaja dikalahkan untuk membunuh peluang Kojen sehingga memuluskan langkah L1 Solution

20. Kojen adalah perusahaan pembuat alat AFIS terbesar kedua di dunia. Handal, teruji & reputasi bagus. Kojen tergabung dalam Kons. Mukarabi

21. Disinilah kelicikan Andi Narogong. Kojen yang berstandar internasional digiring masuk Konsorsium Murakabi, untuk tujuan "dibunuh" by design

22. Kojen sengaja ditutup peluangnya oleh Andi Narogong untuk tangani IT dan security e-KTP, diduga karena beberapa alasan, yaitu:

22. Pertama: Harga. Sebagai perusahaan internasional terkemuka, pasti harga kojen lebih tinggi/mahal sehingga akan kurangi keuntungan Andi N cs

23. Kedua : SOP. Untuk mempertahankan kredibilitasnya, Kojen pasti ketat dan cerewet terhadap Standard Operating Procedure dalam kerjakan e-KTP

24. Jika itu terjadi, target waktu, penekanan biaya semaksimal mungkin akan sulit dilakukan oleh Andi N. cs. Laba pun berkurang.

25. Ketiga : jaminan kualitas dan security. Nah ini yang paling berbahaya jika "dimainkan" oleh Andi N. cs atas dasar pesanan atau perintah

26. Risiko terbesarnya adalah penerbitan e-KTP fiktif/ ganda/ aspal untuk tujuan politik utamanya sebagai penambah suara dalam pemilu/pilpres 2014

27. e-KTP aspal yang sdh diterbitkan dan sudah tercium sebanyak 9 juta eksemplar. Mungkin sekarang sudah naik berkali-kali lipat. Penerbitan e-KTP aspal dikebut

28. Atas perintah orang yang sangat berkuasa di negeri ini, penerbitan e-KTP aspal lebih diprioritaskan. Rakyat yang berhak malah diabaikan

29. Tujuannya adalah untuk mengamankan agar agenda sangat jahat ini terbongkar dan gagal. Harapan memenangkan pemilu/pilpres 2014 BUYAR!

30.Plus, Kons PNRI & andi cs jad punya alasan kuat untuk ajukan tambahan anggaran dan persetujuan penerbitan e-KTP untuk rakyat yang belum terima e-KTP

31. Diduga usulan dana tambahan oleh Mendagri ke Menkeu sesuai Surat Nomor 910/4715/SJ tgl 24 Nov 2011 sebesar 1,045 T penuh tipu muslihat

32. Celakanya, Menkeu langsung setujui dan cairkan permohonan anggaran tambahan tsb. Takut sama istana, khususnya sama Sudi Silalahi?

33. Dilanjutkan ga yaa? Info kian sensitif ..ngeriii...kita bahas saja dulu peran Andi Narogong di Murakabi yg diwakili adiknya: Vidi.

34. Vidi menjabat sebagai salah satu direktur di perusahaan. Selain Vidi, ada Irvan yang juga menjabat sebagai direktur PT. Murakabi itu

35. Irvan adalah adik ipar dari bendahara Partai Golkar Setya Novanto dari istrinya yang terbaru (atau yang termuda?) Hehehe

36. Sementara di jajaran komisaris, ada istri mantan Kapolri Sutanto dan mantan Dirlantas Mabes Polri Brigjend Pol. Yudi Susharyanto

37. Menurut Info dari senior kami yang mantan petinggi Republik, Murakabi dibentuk untuk menambah kesejahteraan Purn. dan Perwira Tinggi Polri

38. Namun beliau minta hal ini dikonfirmasi terlebih dahulu. Bisa saja sudah ada perubahaan susunan pengurus dan/atau tujuan perusahaan tersebut

39. Beliau juga sarankan kami tanyakan hal ini kepada Menhukham agar jangan sempat keliru karena terkait nama-nama pejabat tinggi negara

40. Namun satu hal yang paling penting adalah mencegah sekuat daya usaha agar PT. Murakabi jangan sampai dimanfaatkan untuk tujuan yang salah. Malu.

41. Beliau juga prihatin dan sesalkan melihat kenyataan masih banyak petinggi-petinggi negeri ini mau saja ditipu dan diperdaya oknum-oknum yg umumnya WNI Keturunan

42. Apalagi jika nama-nama besar petinggi negara atau eks pejabat tinggi negara dimanfaatkan untuk merusak proyek yang sangat strategis seperti e-KTP

43. Kembali ke ANDI Narogong alias Ignatius alias Agustinus. Dia pakai ruko Graha Mas Fatmawati Blok B no 33-35 sbg Pusat operasionalnya

44. Seluruh data tender disimpan disini. Kalau KPK berani usut, ayo geledah. Kalau takut ya NETEK aja sama PSK di Mangga Besar sana!

45. Di kantor ini juga, Andi cs siapkan strategi kemenangan semua tender proyek pemerintah. Ruko 3 lantai ini jadi Pusat Komando Bisnisnya

46. Chief of staff nya alias Pengelola tempat ini adalah kakak ipar Andi yang bernama Yanti

47. Namun setelah Mafia Demokrat Nazaruddin "bernyanyi", patut diduga sebagian data-data di tempat itu langsung dimusnahkan/dipindahkan

48. Info tim lapangan: sebagian data dipindah ke rumah Andi di Kota Wisata Cibubur. Sebagian lagi ke suatu tempat yang blm bisa kami ungkap. OTR.

49. Selama @KPK_RI @MabesPolri @KejagungRI @SBYudhoyono @Dipoalam49 dst dst masih buta tuli lihat korupsi besar ini, ya untuk apa kami capek-capek

50. Mending rehat dulu, liburan sama keluarga, sembari berdoa semoga tuhan tidak HUKUM bangsa ini dengan sinar mataNYA yg lebih tajam dari matahari. Amin





e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag 2)


e-ktp
Lanjutan dari e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag 1)

1. Eng ing eeng…KORUPSI e-KTP. Banyak diungkap tapi tak pernah diusut. Kenapa oh kenapa negeriku takluk sama Mafia ? @dipoalam49 @KPK_RI

2. Siapa sebenarnya otak dari korupsi e-KTP ini ? Diduga adalah Andi Narogong alias Andi Ignatius. Siapakah dia? Kita sudah bahas sekilas tadi 

3. Kita bahas dulu latar belakang yg menyelimuti proyek raksasa dan strategis ini. Anggaranya 5.8 Triliun dan ditambah lagi puluhan M

4. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan lengkap…kita mundur sedikit ke belakang …

5. Pada Kamis 8 September 2011, tersangka kasus wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin, menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menerima uang darinya

6. Uang suap tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan baju hansip dan KTP elektronik atau e-KTP di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

7. Nilai 2 proyek itu Rp 7 triliun. Saat diwawancara Iwan P. via Skype di masa buron, 19 Juli 2011, Nazaruddin juga sebutkan hal yang sama

8. Sesuai pengakuan Nazar Pada 2010 lalu, Chandra Hamzah dan Raharja deputi penindakan KPK ada 2 kali melakukan transaksi dengan dirinya

9. Kedua Proyek tersebut sedang diperiksa awal oleh KPK. Namun kontraktornya, Andi lobi & suap Chandra agar KPK mengamankan kedua proyek itu

10. Saat ditelusuri, nama Andi yang dimaksudkan oleh Nazaruddin adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN) (Hp. No. 081299555**)

11. AN adalah pengusaha di balik tender proyek-proyek pemerintah. Termasuk e-KTP & baju hansip di Kemendagri. Dugaan korupsi sudah banyak dibahas

12. Dugaan Korupsi Baju Hansip yang rugikan negara Rp 231 M sudah diungkap teman kita @boris_malau >> http://t.co/YKZOcyeai0 cc @Dipoalam49

13. Tapi detik ini dugaan korupsi proyek baju hansip itu tidak pernah diusut @KPK_RI. Kenapa? Apakah karena ada indikasi eks pimpinan KPK terlibat?

14. Nah, jika korupsi proyek baju hansip yang hanya rugikan negara 231 M saja tidak mau diusut KPK, bagaimana mungkin proyek raksasa e-KTP bakal diusut?

15. Sejujurnya kita harus mengakui bahwa KPK jilid 3 ini adalah yang terjelek sepanjang sejarah KPK di Republik ini. KPK jadi “ayam sayur”

16. Nah, untuk proyek Baju Hansip 2009 yang telan uang negara Rp 400 miliar, AN meraup untung min Rp 120 M setelah dibagi-bagi ke pihak-pihak terkait

17. Pihak yang paling banyak terima setoran suap AN adalah para anggota DPR, utamanya komisi II dan Banggar DPR. Hampir semua dapat 1-2 M

18. Tentu saja ada pihak tertentu yang dapat lebih besar, yaitu para “ketua” dan pejabat eselon I dan II di Kemendagri. Lebih 100 M disebar

18. Atas “prestasi bagus” di Proyek Baju Hansip itu, hub dia dengan anggota-anggota DPR jadi sangat baik. AN pun berhasil golkan anggaran utk e-KTP

20. Seperti biasa DPR minta fee 7 % dari nilai proyek itu. Tapi karena uangnya besar, disepakati suap itu dibayar kalau anggaran sudah cair

21. Bayangkan 7% x 6 triliun = Rp. 420 M yang harus dibayarkan AN kepada para anggota DPR dan Banggar. AN minta DPR bersabar dulu..'tunggu yaa hehe'

22. Kembali ke proyek Baju Hansip dulu…karena dari sini Proyek e-KTP dilahirkan.. Asal muasal KKN yang lebih besar di Proyek e-KTP

23. Nama Proyek ini sebenarnya : Pengadaan Barang Kelengkapan Perorangan Linmas Pengamanan Pemilu 2009 pada Dirjen Kesbangpol Kemendagri

24. Proyek itu terdiri dari 18 item paket dengan nilai Rp 560 miliar dari APBN Tahun 2009

25. Paket-paketnya: 5 paket pengadaan pakaian dinas lapangan Linmas yang masing-masing nilainya Rp 37.5 miliar

26. Plus 5 paket pengadaan sepatu dinas lapangan Linmas dengan nilai masing-masing Rp 38.2 milyar

27. Plus pengadaan topi lapangan Linmas Rp16.4 milyar, pengadaan ikat pinggang kecil Rp 27 M, pengadaan kaos kaki lapangan Rp 8.8 M

29. Plus lagi pengadaan T-Shirt Rp Rp 33 M, pengadaan pentungan rotan Rp 15.3 M dan pengadaan ban lengan Rp 8.8 M. Cukup? Beluuum hehe

30. Terakhir : pengadaan Kopelriem Rp 40 M dan pengadaan atribut Linmas Rp 8.3 M. Genaplah nilai total proyek Rp. 560 Milyar !

31. Meski sudah dilaporkan setahun yang lalu, korupsi proyek Baju Hansip dll itu belum masuk tahap penyelidikan di KPK. Apa sebab? Embuh!

32. Dengan modal keuntungan yang luar biasa besar, lebih 50%, AN Dkk (di DPR dan Kemendagri) dapat dengan mulus golkan Proyek E-KTP 6 Triliun

33. Biaya-biaya di depan yang harus dikeluarkan, dengan mudah ditunaikan. Jika jumlahnya terlalu besar kayak fee 7% untuk DPR tadi, diberikan komitmen

34. Itu sebab, meski nilai penawaran Konsorsium PNRI dimana AN cs ada di dalamnya, lebih tinggi ketimbang peserta lelang yang lain, PNRI menang

35. Kenapa bisa? Mudah saja, panitia lelang membocorkan info-info rahasia yang strategis kepada Andi Narogong cs ini (Kons PNRI) . Power of money!

36. Padahal selisih harga Konsorsium PNRI dengan konsorsium lain itu sekitar Rp. 1 triliun! PNRI bisa menang karena sudah bagi-bagi sebagian suap di depan

37. Lalu berapa sebenarnya harga yang wajar untuk proyek E-KTP ini?

38. Sesuai Konsultan Bank Dunia harga wajar proyek e-KTP : 1. ) Harga satuan unit lengkap e-KTP/ kecamatan + training 2 SDM = Rp. 56 juta

39. 2) Jumlah Investasi Nyata e-KTP seluruh wilayah Indonesia dan biaya Operasional = Rp. 2.8 Triliun

40. Artinya ada Ada selisih harga atau mark up sebesar lebih Rp. 3 Triliun dari Realisasi APBN sebesar Rp. 5.8 Triliun. Gilaaaak!!

41. Dengan total semua kecamatan di RI sebanyak 6.487 Kecamatan yang diajukan Kemendagri baru sebanyak 6.214 Kecamatan = 170 juta e-KTP

42. Kenapa indikasi kuat korupsi dengan modus mark up sebesar lebih Rp. 3 Triliun ini tidak diusut tuntas Kejagung dan KPK ? Emboh!!!

43. Di tengah-tengah pesta pora korupsi para Mafia tsb, eh Kemendagri ajukan tambahan anggaran utk 64.824.745 wajib KTP di 197 kab/kota

44. Usulan dana tambahan Kemendagri kepada Menteri Keuangan (Surat Nomor 910/4715/SJ tgl 24 Nov 2011), sebesar Rp. 1.045 Triliun ! Makjaaang

45. Semua anggaran utk Proyek e-KTP ini sudah dicairkan sesuai tahapan-tahapannya, kecuali 5% sebagai jaminan pemeliharan proyek.

46. Artinya, uang sebanyak Rp. 6.9 Triliun sudah keluar dari kas negara. Apa hasilnya? Saya dan sebagian dari anda belum menerima e-KTP!

47. Bagi teman-teman yang sudah terima e-KTP ini, sekarang juga diliputi kebingungan karena KTP nya tdk boleh difotokopi berkali-kali. Kenapa? Kualitas rendah?

48. Masalah utama e-KTP ini bukan pada kualitasnya yang rendah. Bukan juga pada kegagalan target 100% rakyat wajib KTP yang blm terpenuhi. BUKAN

49. Tapi pada ancaman kegagalan terwujudnya SIN (Single Identification Number), belasan juta e-KTP aspal/ganda, sistem IT yang hancur-hancuran & korupsi

50. Bagaimana info lengkapnya? Nanti dilanjutkan lagi. Pelan-pelan. Dari tadi sudah banyak telepon masuk ke kami sepanjang bahas Isu e-KTP ini. NGERII. MERDEKA !





e-KTP: Proyek Mega Korupsi Dan Suap Menyuap (Bag 1)


1. Eng ing eeng… kita bahas e-KTP  Ada banyak aspek yang bisa diungkap terkait mega proyek senilai hampir 6 Triliun ini

2. Pertama terkait dengan proses lelang atau tender proyek pada thn 2010/2011 yang sempat rame diberitakan di media massa. Kasus suap menyuap

3. Kejagung telah menetapkan 4 TSK dalam dugaan korupsi e-KTP : Ir.H. Irman Msi. (Direktur Pendaftaran Penduduk/Pejabat Pembuat Komitmen)

4. Indra Wijaya (Dirut PT. Inzaya Raya), Setiantono (Ketua Panitia Pengadaan Paket P.11), dan Suhardijo (Direktur PT. Karsa Wira Utama)

4. Namun bagaimana pengadilan terhadap kasus suap dan korupsi terkait e-KTP tersebut, sampai sekarang masih gelap gulita. Ada apa dengan Kejagung?

5. Namun bagaimana pengadilan terhadap kasus suap dan korupsi terkait e-KTP tersebut, sampai sekarang masih gelap gulita. Ada apa dengan Kejagung ?

6. Mendagri Gamawan Fauzi juga sempat disebut-sebut terlibat KKN dalam proses penetapan pemenang tender mega proyek e-KTP itu. Ternyata hanya fitnah

7. Paulos Tanos, pemilik PT. Sandipala, anggota konsorsium PNRI yang menangkan proyek e-KTP ini disebut-sebut sebagai sohib Mendagri. Ternyata fitnah juga

8. Paulus Tanos & rekannya Andi Narogong alias Andi Ignatius dituduh suap pejabat-pejabat tinggi Kemendagri 300 milyar agar menangkan Konsorsium PNRI

9. Apakah suap ratusan 'M' ke pejabat-pejabat Kemendagri tersebut benar sehingga PNRI (PT. Sandikala ada didalamnya) dimenangkan meski harga lbh tinggi?

10. Faktanya adalah Kejagung/ KPK tidak pernah usut apalagi tetapkan pejabat-pejabat kemendagri sebagai tersangka penerima suap Paulus Tanos dan Andi Narogong

11. Memang sulit dipercaya jika Mendagri Gamawan Fauzi (GF) yang merupakan salah satu menteri terbersih di KIB II sampai mau terima suap

12. Apalagi sudah jadi rahasia umum bahwa proyek-proyek di kemendagri selama ini diduga banyak dikuasai oleh sekjen Kemendagri Diah Anggraeni (DA)

13. Sekjen Kemendagri ini dijuluki sebagai Mendagri bayangan. Kadang lebih berkuasa daripada Gamawan Fauzi. Kok bisa ? Hehe

14. Sekjen DA ini powerful karena di-back up Mensesneg Sudi Silalahi (SS). DA punya akses lebih mudah ke Presiden @SBYudhoyono ketimbang Mendagri GF

15. Mendagri GF sering keluhkan kesulitannya bisa menghadap Presiden @SBYudhoyono apalagi utk bertemu 4 mata. Dihalang-halangi oleh Mensesneg SS

16. Figur bersih seperti Gamawan Fauzi ini memang menjadi “kerikil” dan penghalang bagi pejabat-pejabat kemendagri & rekanan-rekanan yang korup

17. Sama halnya pada proyek E-KTP yang 5.8 Triliun itu. Diduga keras yang bermain adalah Istana melalui tangan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni

18. Kenapa bisa begitu? Ini penjelasannya : Paulus Tanos (PT) dan Andi Narogong (AN) adalah sohib lama Setya Novanto (SN) & Sudi Silalahi

19. Sudi dan Setya sudah lama jalin hubungan akrab baik di dunia politik ataupun bisnis. Andi Narogong sudah lama jadi rekanan Setya di bisnis

20. Itu sebabnya, ketika dulu, ada dugaan wakil ketua KPK Chandra Hamzah terima uang suap US$ 500,000 dari Andi Narogong, kasus ini dipetieskan

21. Kami mencium proyek E KTP ini jadi bancaan Istana dan elit Golkar. Bagi-bagi deh. Mendagri Gamawan sendiri hanya ketiban getahnya saja hehe

22. Dengan beking Istana dan Golkar, institusi hukum mana yang berani usut korupsi dan suap menyuap di proyek E -KTP? Mau bunuh diri? Hiks!

23. Apakah partai lain juga terlibat dlm proyek E-KTP ini? Harusnya ada. Knp? Karena proyek ini SANGAT STRATEGIS dlm pemilu/pilpres. Kok gitu?

24. Kita tahu, tujuan dan manfaat utama E-KTP adalah wujudkan SIN (Single Indentification Number) untuk seluruh rakyat RI

25. Dengan adanya SIN maka tidak akan adalagi KTP ganda. Administrasi kependudukan RI menjadi SANGAT AKURAT. Tidak seperti saat ini : belasan juta KTP Aspal!

26. Manfaat luar biasa besar bagi negara dari terwujudnya SIN itu, disisi lain SANGAT MERUGIKAN banyak pihak. Siapa sajakah itu?

27. Pertama : Pastilah para Koruptor. Selama ini mereka buka rekening bank dengan nama palsu dan KTP aspal!

28. Kedua : Para Pencuci uang alias money launderer. Mereka cuci uang dengan menggunakan nama palsu dan KTP Aspal!

29. Ketiga : Para Mafia Perbankan dan kriminal lainnya yang gunakan nama palsu & KTP aspal sebagai bagian modus kejahatannya

30. Keempat : Para Penipu, baik uuntuk cari keuntungan finansial atau lainnya seperti keperluan kawin lagi!

31. Kelima: Penguasa dan/atau Partai Politik yang punya akses terhadap kekuasaan dan sistem pemilu/pilpres/pilkada. Mereka ini mau main CURANG!

32. Masihkah teman (ingat) tuips pd pernyataan Wiranto cawapres 2009 yang lalu? Wiranto: “Ada 18 juta KTP Palsu yang beredar di Pemilu/pilpres!”

33. Tuduhan Wiranto itu bukan tanpa dasar. Beliau adalah mantan Panglima TNI dan Menko Polkam. Informasinya pasti akurat dan benar

34. Mau buktinya? Lihat kultwit kami dulu yg berjudul “Strategi SBY & PD menangkan Pemilu & Pilpres 2009”. Sebagian besar ada disana

35. Mau bukti lain? Lihatlah kejadian/fakta pada saat perhitungan IT utk suara pemilu/pilpres 09. IT canggih & mahal itu tiba-tiba jd “BODOH”

36. Kenapa perhitungan tabulasi suara via IT saat itu sangat lamban? Macet ? Bego? Penyebabnya bukan karena input data serentak dalam jumlah besar

37. Melainkan karena ada “permainan mengatur suara masuk (data input) ke IT KPU. Disesuaikan dengan “koordinasi di daerah-daerah”. Mau tahu detailnya?

38. Silahkan tanya MayJend Syamsul Maarif  (SM) alias Jend Encung (Ka BNPB RI) yang saat itu adalah wakil ketua Echo/Rajawali, salah satu timses SBY

39. Sesuai pengakuannya kepada kami (tanpa sengaja), Jendral SM mengatakan pihaknya perintahkan seluruh Dandim atau mantan DanDim amankan suara

40. “Marsekal Joko Suyanto, Ketua Tim Rajawali tidak mungkin bisa perintahkan Dandim. Sebab itu saya yang laksanakan tugas tsb,” ujar SM kpd kami

41. Kenapa? Kok gitu ? “iya dong. Joko Suyanto kan TNI AU, sulit didengar perintahnya di jajaran bawah TNI AD,” kata SM lagi.

42. Kembali ke e-KTP. Saat ini saja sudah ditemukan 9 juta e-KTP ganda!! KOK BISA? siapa yang buat? Siapa yg bermain? Kenapa tidak ditolak sistem?

43. Sudah PASTI 9 juta e-KTP Aspal itu akan digunakan untuk perbuatan melawan hukum : korupsi, cuci uang, menipu, suara palsu di pemilu/pilpres

44. Nah, jadi jika tetap saja ada e-KTP aspal alias GANDA, untuk apa kita buat e-KTP ? Tujuan utama wujudkan SIN, tidak akan terwujud. Sia-sia!

45. Jika masih ada e-KTP Aspal, untuk apa kita PEMILU /Pilpres? Pemenangnya bukan pilihan rakyat tapi pilihan IT KPU dan suara palsu!

46. Jika masih ada jutaan e-KTP Palsu, sampai kiamat RI tdk bisa tekan angka korupsi dan kriminalitas yang manfaatkan e-KTP palsu sebagai modusnya

47. Proyek e-KTP dalam rangka SIN adalah proyek yang sangat strategis. Dipastikan jumlah penduduk RI akan tiba-tiba menurun drastis. “Menghilang”!

48. Jadi, mari kita awasi ketat pelaksaaan proyek EKTP ini. Sangat sangat berbahaya jika diselipkan kepentingan penguasa, partai & kriminal

49. Awasi ketat setiap lembar Blanko e-KTP yang diterbitkan PNRI, PT. Sandipala dan anggota Kons. PNRI lainnya. Awasi tambahan 70 juta EKTP baru!

50. Produksi e-KTP-nya harus tepat s/d hitungan terkecil. Lebih 1 lembar pun TIDAK BOLEH. Sangat-sangat berbahaya. Tujuan SIN bisa GAGAL TOTAL.

52. Nah bagaimana dengan kenyataan yang terjadi pada proyek e-KTP saat ini? Kenapa ditemukan 9 juta yang ganda? Kenapa ada tambahan 70 juta e-KTP baru?

53. Siapa pihak yang mengawasi dan memastikan bhw penerbitan e-KTP itu sudah tepat dan sesuai dengan jumlah WNI yang berhak? DPR? KPK? LSM? Ga ada?

54. Silahkan anda cari tahu sendiri. Kami belum siapkan tim khusus utk pantau ketat PNRI, PT. Sandipala cs itu. Sekian dulu. Trims. MERDEKA!